Perkembangan Telematika terjadi selama 3 periode yaitu periode
rintisan, periode pengenalan danperiode aplikasi.
Periode rintisan berlangsung diakhir tahun 1970 sampai dengan akhir 1980. Pada tahun 1970 perkembangan telematika di Indonesia sangat terbatas karena perhatian yang minim dari pemerintah dan pasokan listrik yang terbatas pada saat itu. Sehingga Indonesia tidak perduli dengan perkembangan telematika. Memasuki tahun 1980, penggunaan teknologi telematika di Indonesia masih terbatas. Sarana kirim pesan seperti yang kita kenal saat ini yaitu email yang dirintis pada tahun 1980. Grup mailinglist (milis) tertua di Indonesia dibuat oleh Johhny Moningka dan Jos Lukuhay, yang mengembangkan perangkat “pesan” berbasis “unix”, “ethernet”, pada tahun 1983. Bersamaan dengan berdirinya internet sebagai protokol resmi di Amerika Serikat. Pada tahun-tahun tersebut, muncullah istilah “unix”, “email”, “PC”, “modem”, “BBS”, “ethernet”, masih merupakan kata-kata yang sangat langka dalam telematika di Indonesia.Dan pada tahun 1980 juga TVRI menyiarkan teleconference yang terjadwal hampir sebulan sekali antara Presiden Soeharto di Jakarta dengan para petani diluar Jakarta. Sejak periode rintisan inilah beberapa orang di Indonesia belajar menggunakan telematika.
Periode rintisan berlangsung diakhir tahun 1970 sampai dengan akhir 1980. Pada tahun 1970 perkembangan telematika di Indonesia sangat terbatas karena perhatian yang minim dari pemerintah dan pasokan listrik yang terbatas pada saat itu. Sehingga Indonesia tidak perduli dengan perkembangan telematika. Memasuki tahun 1980, penggunaan teknologi telematika di Indonesia masih terbatas. Sarana kirim pesan seperti yang kita kenal saat ini yaitu email yang dirintis pada tahun 1980. Grup mailinglist (milis) tertua di Indonesia dibuat oleh Johhny Moningka dan Jos Lukuhay, yang mengembangkan perangkat “pesan” berbasis “unix”, “ethernet”, pada tahun 1983. Bersamaan dengan berdirinya internet sebagai protokol resmi di Amerika Serikat. Pada tahun-tahun tersebut, muncullah istilah “unix”, “email”, “PC”, “modem”, “BBS”, “ethernet”, masih merupakan kata-kata yang sangat langka dalam telematika di Indonesia.Dan pada tahun 1980 juga TVRI menyiarkan teleconference yang terjadwal hampir sebulan sekali antara Presiden Soeharto di Jakarta dengan para petani diluar Jakarta. Sejak periode rintisan inilah beberapa orang di Indonesia belajar menggunakan telematika.
Perkembangan telematika di dunia saat ini sudah begitu pesat
seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu teknologi. Perkembangannya pun dapat
dengan mudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di Indonesia,
perkembangan telematika masih tertinggal apabila dibandingkan dengan negara
lain. Cina misalnya, kini sudah jauh lebih naik dalam hal aplikasi komputer dan
internet, begitupula Singapura, Malaysia, dan India yang jauh meninggalkan
Indonesia. Masalah pemerintah yang belum serius, serta belum beresnya aturan
fundamental adalah penyebab kekurangan tersebut. Keadaan ini merupakan realitas
objektif yang terjadi di Indonesia sekarang, tidak termasuk wilayah yang belum
tersentuh teknologi telematika, semisal Indonesia Timur yang masih terbatas
pasokan listrik. Amat mungkin, beberapa bagian dari wilayah tersebut belum
mengenal telematika.
Istilah telematika pertama kali digunakan pada tahun 1978
oleh Simon Nora dan Alain Minc dalam bukunya L’informatisation de la Societe.
Istilah telematika yang berasal dari kata dalam bahasa Perancis telematique
merupakan gabungan dua kata: telekomunikasi dan informatika.
Telekomunikasi sendiri mempunyai pengertian sebagai teknik
pengiriman pesan, dari suatu tempat ke tempat lain, dan biasanya berlangsung
secara dua arah. ‘Telekomunikasi’ mencakup semua bentuk komunikasi jarak jauh,
termasuk radio, telegraf/telex, televisi, telepon, fax, dan komunikasi data
melalui jaringan komputer. Sedangkan pengertian Informatika (Inggris:
Informatics) mencakup struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang
dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data,
serta menampilkannya dalam bentuk informasi.
Jadi pengertian Telematika lebih mengacu kepada industri
yang berhubungan dengan penggunakan komputer dalam sistem telekomunikasi. Yang
termasuk dalam telematika ini adalah layanan dial up ke Internet maupun semua
jenis jaringan yang didasarkan pada sistem telekomunikasi untuk mengirimkan
data. Internet sendiri merupakan salah satu contoh telematika.
Tahun 2010, pembangunan industri telematika (telekomunikasi
dan informatika) di Indonesia mengalami peningkatan dari tingkat konsumsi
pengguna yaitu mencapai sekitar 10 sampai 20 persen dan diperkirakan akan terus
meningkat. Nilai investasi perangkat komputasi (komputer) meningkat sekitar 20
persen, tetapi masih lebih rendah dibanding (investasi) telepon selular
(ponsel) yaitu sekitar 30 persen. Teknologi perangkat portabel iPad, Skypad,
dan pad-pad lainnya juga salah satu elemen teknologi telekomunikasi yang terus
berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap kali pameran telematika di Indonesia,
terutama Jakarta. Harga iPad dengan kekuatan teknologinya, data, foto, dan lain
sebagainya dalam jumlah besar bisa sinergis dengan server yang disediakan
provider. Teknologi pad-pad tersebut juga kian bersinergi dengan kekuatan
teknologi antara lain wifi, GSM, dan lain sebagainya. Dari teknologi yang kian
berkembang, kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat. Penetrasi pelanggan
ponsel sudah ratusan juta. Angka tersebut sudah setara, sebanding dengan jumlah
penduduk Indonesia yaitu sekitar 230 juta. Dan yang lebih menggembirakan lagi,
di berbagai daerah, bahkan daerah pelosok di Indonesia juga sudah banyak yang
menggunakan alat komunikasi seperti handphone, internet, dan lain sebagainya.
Pendapat :
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia
juga sangat jelas dibutuhkan mengingat kondisi geografis, yaitu lebih dari 17
ribu pulau. Sehingga dari kondisi tersebut, alat komunikasi dan informasi lebih
dibutuhkan dibanding di negara dengan kondisi geografis daratan. Kepulauan
Indonesia scattered (berpencar, tersebar) dan ukurannyajuga besar.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Australia diduga
melakukan penyadapan terhadap 10 telepon seluler pejabat Indonesia pada tahun
2009. Dua di antaranya, yaitu Wakil Presiden Boediono dan Dino Pati Djalal
(kala itu Juru Bicara Presiden Urusan Luar Negeri), menggunakan ponsel pintar
BlackBerry yang dikenal mengutamakan keamanan.
Informasi ini terungkap dari dokumen rahasia yang dibocorkan Edward Snowden, mantan karyawan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat.
Dalam dokumen tercatat, ponsel yang dipakai Boediono dan Dino Pati Djalal adalah BlackBerry seri Bold 9000.
PR Manager BlackBerry Indonesia Yolanda Nainggolan enggan berkomentar soal isu penyadapan ponsel BlackBerry yang digunakan dua pejabat tersebut. “Kami tidak bisa berkomentar banyak karena kami juga belum mengetahui bentuk penyadapannya seperti apa,” terang Yolanda saat ditemui di Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Selama ini keamanan menjadi fokus BlackBerry dalam menyediakan layanan untuk segmen korporasi dan pemerintah. Namun, hal itu tidak menjamin ponsel BlackBerry terbebas dari penyadapan.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Gatot S Dewa Broto mengatakan, ponsel BlackBerry yang dikenal aman sekalipun bisa disadap. "Pada dasarnya ponsel apa saja bisa disadap, dan caranya terbilang mudah," katanya.
Selain BlackBerry, ponsel merek lain juga digunakan oleh pejabat Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya, Kristiani Herawati atau lebih dikenal dengan Ani Yudhoyono, tercatat memakai Nokia E90.
Pejabat lain yang disadap adalah Jusuf Kalla yang menggunakan Samsung SHG-Z370, Andi Mallarangeng memakai Nokia E71, Widodo Adi Sucipto dengan Nokia E66, serta Hatta Rajasa, Sofyan Djalil, dan Sri Mulyani Indrawati memakai Nokia E90.
Hukuman untuk penyelenggara telekomunikasi yang menyadap
Aksi penyadapan ponsel dapat dilakukan melalui jaringan yang dimiliki penyelenggara telekomunikasi. Sejauh ini, menurut Gatot, belum terbukti apakah kegiatan penyadapan tersebut dilakukan atas kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi atau operator seluler di Indonesia.
“Namun, jika kemudian terbukti, maka penyelenggara telekomunikasi yang bersangkutan dapat dikenai pidana yang diatur dalam UU Telekomunikasi dan UU ITE,” kata Gatot.
Aksi penyadapan bertentangan dengan Pasal 40 UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang melarang setiap orang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi.
Penyadapan juga dilarang dalam Pasal 31 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut Gatot, penyadapan dimungkinkan untuk tujuan tertentu, tetapi harus mendapat izin dari aparat penegak hukum.
Ancaman pidana terhadap kegiatan penyadapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Telekomunikasi, adalah kurungan penjara maksimal 15 tahun. Sementara dalam Pasal 47 UU ITE, hukuman maksimal atas kegiatan penyadapan adalah penjara 10 tahun atau denda paling banyak Rp 800 juta.
Informasi ini terungkap dari dokumen rahasia yang dibocorkan Edward Snowden, mantan karyawan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat.
Dalam dokumen tercatat, ponsel yang dipakai Boediono dan Dino Pati Djalal adalah BlackBerry seri Bold 9000.
PR Manager BlackBerry Indonesia Yolanda Nainggolan enggan berkomentar soal isu penyadapan ponsel BlackBerry yang digunakan dua pejabat tersebut. “Kami tidak bisa berkomentar banyak karena kami juga belum mengetahui bentuk penyadapannya seperti apa,” terang Yolanda saat ditemui di Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Selama ini keamanan menjadi fokus BlackBerry dalam menyediakan layanan untuk segmen korporasi dan pemerintah. Namun, hal itu tidak menjamin ponsel BlackBerry terbebas dari penyadapan.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Gatot S Dewa Broto mengatakan, ponsel BlackBerry yang dikenal aman sekalipun bisa disadap. "Pada dasarnya ponsel apa saja bisa disadap, dan caranya terbilang mudah," katanya.
Selain BlackBerry, ponsel merek lain juga digunakan oleh pejabat Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya, Kristiani Herawati atau lebih dikenal dengan Ani Yudhoyono, tercatat memakai Nokia E90.
Pejabat lain yang disadap adalah Jusuf Kalla yang menggunakan Samsung SHG-Z370, Andi Mallarangeng memakai Nokia E71, Widodo Adi Sucipto dengan Nokia E66, serta Hatta Rajasa, Sofyan Djalil, dan Sri Mulyani Indrawati memakai Nokia E90.
Hukuman untuk penyelenggara telekomunikasi yang menyadap
Aksi penyadapan ponsel dapat dilakukan melalui jaringan yang dimiliki penyelenggara telekomunikasi. Sejauh ini, menurut Gatot, belum terbukti apakah kegiatan penyadapan tersebut dilakukan atas kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi atau operator seluler di Indonesia.
“Namun, jika kemudian terbukti, maka penyelenggara telekomunikasi yang bersangkutan dapat dikenai pidana yang diatur dalam UU Telekomunikasi dan UU ITE,” kata Gatot.
Aksi penyadapan bertentangan dengan Pasal 40 UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang melarang setiap orang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi.
Penyadapan juga dilarang dalam Pasal 31 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut Gatot, penyadapan dimungkinkan untuk tujuan tertentu, tetapi harus mendapat izin dari aparat penegak hukum.
Ancaman pidana terhadap kegiatan penyadapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Telekomunikasi, adalah kurungan penjara maksimal 15 tahun. Sementara dalam Pasal 47 UU ITE, hukuman maksimal atas kegiatan penyadapan adalah penjara 10 tahun atau denda paling banyak Rp 800 juta.
Pendapat :
Perkembangan telematika yang sudah sedemikian canggihnya
tidak dapat menjadi jaminan bahwa keamanan teknologi tersebut sudah 100%
secure. Karena semakin dikatakan aman suatu teknologi, maka para cracker pun
semakin ingin tahu sampai sejauh mana keamanan teknologi tersebut dapat
ditembus. Kasus penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia pun membawa
dampak positif dan negatif. Positif yaitu penyadapan ini dapat memberikan
pelajaran bahwa teknologi informasi yang digunakan masih sangat tidak aman,
maka harus berhati-hati dalam melakukan komunikasi selular untuk hal-hal yang
sifatnya kenegaraan. Lembaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan
telekomunikasi di Indonesia pun harus lebih meningkatkan keamanan
telekomunikasinya, jangan hanya mengandalkan vendor yang menyediakan alat
komunikasi tersebut, karena teknologi selalu dapat dikembangkan. Sedangkan
negatifnya, penyadapan ini dapat memicu perselisihan antara negara yang padahal
bisa saja oknum yang meng-atas-namakan pemerintah yang melakukan penyadapan ini
untuk kepentingan pribadi. Indonesia seharusnya lebih waspada terhadap data
yang berhasil disadap, karena data tersebut dapat saja disalahgunakan dan
menyebabkan perpecahan di dalam Indonesia sendiri atau peperangan antar negara.
3. Forum Telematika KTI Puji E-Government Jokowi-JK
Makassar,Tribun---Forum
Telematika KTI memuji langkah Presiden Jokowi dalam menerapkan e-government
atau pemerintahan berbasis internet.
Ketua Forum Telematika KTI, Hidayat Nahwi Rasul mengatakan 2 minggu pasca dilantik Jokowi meluncurkan Kartu Pintar (KIP) dan Kartu Sehat (KIS). Kartu tersebut dinilai pas dengan timing era digital saat ini.
Era digital yang dimaksud Hidayat adalah era dengan berbagai aplikasi berbasis android, ipad, blackberry, sambyan, gadget smart, koneksi 4G, transaksi online, bank online, dan e-market place.
"Ini juga mengirim pesan kuat kepada kita bahwa e-government tidak lagi hanya dengan kata-kata, tapi dibuktikan dengan langkah nyata yang berbasis teknologi Informasi," katanya, Selasa (4/11).
Pemerintahan Jokowi-JK, kata Nahwi akan berlangsung efesien jika memanfaatkan teknologi ICT. "Selamat tinggal era manual yang penuh lika-liku, tidak efficient, tidak efektif, bahkan tidak transparan," katanya.
Hidayat juga menyebut, dalam arahan Jokowi kepada kabinetnya 30 Okttober lalu, visi dan misi Kementerian sudah tidak ada lagi, yang ada adalah program-program operasional yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan dan target presiden.
"Oleh karenanya Presiden tidak menerapkan program 100 hari, tetapi menggunakan istilah quick wins. Visi Presiden adalah Trisakti dan misinya adalah Nawacita dan motonya adalah smart work," katanya.
Dikatakan, dalam waktu 1 tahun kedepan akan dikembangkan paperless untuk membuat e-process yaitu paling lama 2 jam surat bisa sampai ke tujuan dan paling lambat 14 jam harus sudah didisposisi.
Oleh karenanya semua pejabat harus menggunakan email go.id tidak boleh lagi menggunakan yahoo, gmail dan sebagainya. PT Telkom juga diminta untuk membantu kementerian dalam meningkatkan kapasitas jaringan (bandwidth).
"Executive dashboard selalu ada dalam ipad Presiden, sehingga kalau ada daya serap yang rendah akan langsung dimonitor oleh Presiden," katanya.
Disamping itu juga sudah dibuat e-blus (blusukan), yang langsung dimonitor oleh relawan dan dilaporkan kepada Presiden atas kinerja yang dijanjikan apakah sudah dilaksanakan.
Ketua Forum Telematika KTI, Hidayat Nahwi Rasul mengatakan 2 minggu pasca dilantik Jokowi meluncurkan Kartu Pintar (KIP) dan Kartu Sehat (KIS). Kartu tersebut dinilai pas dengan timing era digital saat ini.
Era digital yang dimaksud Hidayat adalah era dengan berbagai aplikasi berbasis android, ipad, blackberry, sambyan, gadget smart, koneksi 4G, transaksi online, bank online, dan e-market place.
"Ini juga mengirim pesan kuat kepada kita bahwa e-government tidak lagi hanya dengan kata-kata, tapi dibuktikan dengan langkah nyata yang berbasis teknologi Informasi," katanya, Selasa (4/11).
Pemerintahan Jokowi-JK, kata Nahwi akan berlangsung efesien jika memanfaatkan teknologi ICT. "Selamat tinggal era manual yang penuh lika-liku, tidak efficient, tidak efektif, bahkan tidak transparan," katanya.
Hidayat juga menyebut, dalam arahan Jokowi kepada kabinetnya 30 Okttober lalu, visi dan misi Kementerian sudah tidak ada lagi, yang ada adalah program-program operasional yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan dan target presiden.
"Oleh karenanya Presiden tidak menerapkan program 100 hari, tetapi menggunakan istilah quick wins. Visi Presiden adalah Trisakti dan misinya adalah Nawacita dan motonya adalah smart work," katanya.
Dikatakan, dalam waktu 1 tahun kedepan akan dikembangkan paperless untuk membuat e-process yaitu paling lama 2 jam surat bisa sampai ke tujuan dan paling lambat 14 jam harus sudah didisposisi.
Oleh karenanya semua pejabat harus menggunakan email go.id tidak boleh lagi menggunakan yahoo, gmail dan sebagainya. PT Telkom juga diminta untuk membantu kementerian dalam meningkatkan kapasitas jaringan (bandwidth).
"Executive dashboard selalu ada dalam ipad Presiden, sehingga kalau ada daya serap yang rendah akan langsung dimonitor oleh Presiden," katanya.
Disamping itu juga sudah dibuat e-blus (blusukan), yang langsung dimonitor oleh relawan dan dilaporkan kepada Presiden atas kinerja yang dijanjikan apakah sudah dilaksanakan.
No comments:
Post a Comment