Semakin kompleksnya kegiatan ekonomi dan semakin
tingginya keterkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, sangat sulit bagi
suatu sistem ekonomi termasuk yang paling liberal sekalipun untuk menolak
kehadiran peran negara atau pemerintah dalam perekonomian.
Walaupun mekanisme pasar merupakan cara yang dikehendaki dalam memproduksi
dan mengalokasikan barang, akan tetapi, mekanisme pasar sering gagal berfungsi.
Kegagalan pasar akan mengurangi hasil ekonomi. Untuk memperbaiki kegagalan
tersebut, seringkali menuntut campur tangan pemerintah untuk menjamin adanya
efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Peran yang dilakukan pemerintah tersebut di antaranya
adalah sebagai berikut.
a. Menciptakan Kerangka Aturan Main bagi Setiap Pelaku dalam
Perekonomian
Aturan main dibuat untuk menghindari penyalahgunaan persaingan. Baik
persaingan antar sesama produsen maupun persaingan antara produsen dan
konsumen. Umpamanya saja untuk melindungi konsumen dari kecurangan produsen
pemerintah membuat standar kualitas produk yang harus dipatuhi produsen.
Pemerintah juga melindungi pekerja dari pemberian upah yang terlalu rendah
dengan cara menetapkan upah minimum, dan juga melindungi mereka dari pemutusan
hubungan kerja yang semena-mena dengan jalan mengharuskan perusahaan untuk
membayar uang pesangon.
b. Meredistribusikan Pendapatan
Untuk mengurangi ketimpangan dalam pembagian pendapatan, maka pemerintah
dengan kemampuannya untuk menarik pajak berusaha mendistribusikan kembali
pendapatan masyarakat. Mereka yang berpendapatan tinggi dikenakan pajak yang
lebih tinggi daripada yang berpendapatan lebih rendah. Selanjutnya, dengan
penerimaan yang diperoleh dari pajak pemerintah juga dapat membantu masyarakat
yang berpendapatan rendah dengan cara memberikan subsidi. Misalnya saja
memberikan subsidi pada pelayanan kesehatan dasar yang diperoleh melalui
puskesmas, subsidi pada biaya pendidikan dasar, dan subsidi pada harga beras,
subsidi pada harga pupuk. Dengan adanya subsidi diharapkan mereka yang
berpendapatan paling rendah pun dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
c. Memasukkan Biaya dan Manfaat Sosial ke dalam Harga
Selain berfungsi untuk meredistribusikan pendapatan, kemampuan pemerintah
untuk menarik pajak dan membagi subsidi juga memungkinkan pemerintah untuk
memasukkan biaya dan manfaat sosial ke dalam harga. Produk-produk yang produksi
dan konsumsinya menciptakan biaya sosial dikenakan pajak agar minat seseorang
untuk mengkonsumsi produk tersebut berkurang, dan dengan demikian produksi
dapat dibatasi. Umpamanya rokok. Konsumsi rokok akan menciptakan biaya sosial
bagi mereka yang tidak merokok dan merasa terganggu oleh asap rokok. Untuk alas
an itulah maka pemerintah mengenakan pajak (cukai) pada harga rokok. Dengan
adanya cukai rokok, harga rokok yang dibayar konsumen menjadi lebih tinggi
(yaitu sebesar harga rokok ditambah cukai), dan dengan demikian diharapkan
konsumen akan mengurangi konsumsi rokoknya .
Contoh yang berlawanan adalah pelayanan kesehatan dasar. Penyediaan layanan
kesehatan tidak hanya memberikan manfaat pada yang memperoleh layanan kesehatan
itu saja namun juga memberikan man- faat kepada masyarakat luas, karena
masyarakat yang sehat tentu akan lebih produktif. Mengingat manfaatnya yang
begitu luas maka terdapat cukup alasan bagi pemerintah untuk memberikan subsidi
terhadap biaya untuk memperoleh layanan kesehatan dasar dari puskesmas yang
dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Dengan biaya berobat yang murah,
diharapkan masyarakat terdorong untuk pergi ke puskesmas manakala mereka
membutuhkan jasa pengobatan. Dari dua contoh tersebut kita dapat melihat
bagaimana pemerintah dapat ikut campur menentukan harga suatu barang dan jasa,
sehingga manfaat dan biaya sosial dari suatu barang dan jasa dapat tercermin di
dalam harga.
d. Melaksanakan Kebijakan Stabilisasi
Setiap pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjaga agar perekonomian ada
dalam situasi yang stabil. Artinya, tingkat inflasi terkendali dan pengangguran
berada pada tingkat yang wajar. Untuk me- laksanakan tugas terse but,
pemerintah memiliki seperangkat peralatan seperti tingkat bunga, pengeluaran
pemerintah, kebijakan pemberian kredit, pajak, dan sebagainya. Umpamanya saja
perekonomian mengalami tingkat inflasi yang tinggi, maka pemerintah
berkewajiban untuk mengendalikan angka inflasi tersebut. Bagaimanakah caranya?
Berbagai cara dapat ditempuh pemerintah untuk mengendalikan inflasi, umpamanya
saja dengan cara menaikkan tingkat bunga, menaikkan pajak, atau mengurangi
belanja pemerintah. Semua kebijakan tersebut memiliki dampak mengurangi permintaan,
yang akibatnya bisa menurunkan tingkat harga umum (inflasi). Sebaliknya, jika
tingkat pengangguran begitu tinggi maka pemerintah akan berusaha untuk
meningkatkan aktivitas perekonomian dengan cara, umpamanya, menurunkan tingkat
bunga untuk mendorong pihak swasta untuk berinvestasi. Cara lain yang juga
dapat ditempuh pemerintah adalah dengan cara memberikan kredit dengan tingkat
bunga disubsidi kepada sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.
No comments:
Post a Comment